Arahnegeri, Sarolangun – Pelayanan kesehatan di Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, Jambi, menuai sorotan tajam dari masyarakat. Beberapa Puskesmas Pembantu (Pustu) dilaporkan tutup, sementara Puskesmas Pulau Pandan yang menjadi pusat rujukan dinilai tidak memberikan pelayanan maksimal.
Kritik ini mencuat setelah Rahmat Hidayat, seorang jurnalis lokal, mengalami langsung buruknya pelayanan saat hendak mengobati anaknya yang mengalami sesak napas, Jumat (4/4).
Rahmat mengaku telah berupaya membawa anaknya ke beberapa fasilitas kesehatan di wilayah tersebut. “Saya sudah keliling ke Pustu di Desa Ranggo Trans 1, Pustu Desa Montie, dan Pustu Desa Temenggung, tapi semuanya tutup,” ungkapnya.
Tak menyerah, ia akhirnya membawa anaknya ke Puskesmas Pulau Pandan yang berada di pusat Kecamatan Limun. Namun, di sana pun Rahmat mengaku kecewa. Meskipun ada dua tenaga medis di lokasi, ia tidak mendapatkan pelayanan medis yang memadai.
“Saat kami jelaskan keluhan anak saya, pihak puskesmas bilang obat tidak tersedia, oksigen juga tidak ada. Bahkan kami disarankan langsung ke RSUD,” ujar Rahmat.
Ia menilai, kondisi ini menunjukkan kurangnya pengawasan serta lemahnya keseriusan dalam menyediakan layanan kesehatan yang layak bagi masyarakat. “Untuk apa ada Pustu dan Puskesmas kalau pelayanannya tidak ada? Bagaimana masyarakat Limun bisa berobat kalau alat kesehatan saja tidak tersedia?” katanya.
Rahmat pun menyayangkan lemahnya profesionalisme tenaga kesehatan di daerah. Ia menilai perlu adanya evaluasi menyeluruh oleh dinas terkait dan pemerintah daerah.
“Saya sengaja membagikan video kondisi ini di akun Facebook pribadi agar pemerintah membuka mata dan serius dalam memaksimalkan pelayanan kesehatan, khususnya di pelosok-pelosok Kabupaten Sarolangun,” tuturnya.
Terkait unggahannya, Rahmat mengaku menerima banyak respons, baik dukungan maupun hujatan. Namun, ia menegaskan bahwa kritik adalah bagian dari demokrasi yang sehat.
“Ini urusannya dengan nyawa seseorang. Pelayanan kesehatan tidak boleh asal-asalan. Jangan alergi kritik, ini negara demokrasi,” tegasnya.
Ia juga mempertanyakan transparansi penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk sektor kesehatan. “Aneh, kenapa alat kesehatan bisa kosong? Padahal dana DAK besar. Uangnya dibelanjakan ke mana, dan untuk apa saja?” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun terkait persoalan tersebut.
