Arahnegeri, Muaro Jambi – Menyusul mencuatnya pernyataan publik terkait pemberitaan dugaan keterlibatan oknum TNI dalam kasus kebakaran gudang minyak ilegal di Desa Simpang Sungai Duren, sejumlah kalangan menilai ada kecenderungan pengaburan isu utama: penegakan hukum.
Pernyataan yang menilai penyebutan nama anggota TNI tanpa bukti kuat dapat mencoreng institusi dianggap kontraproduktif terhadap upaya transparansi dan pengungkapan kebenaran. Media dan aktivis menegaskan bahwa yang sedang diperjuangkan bukan pembentukan opini tanpa dasar, melainkan kejelasan hukum dan keadilan.
Media: Kritik Bukan Serangan, Tapi Bentuk Pengawasan
“Kami tidak menuduh, kami mengabarkan. Ketika sumber menyebut adanya dugaan keterlibatan anggota aktif, itu bukan berarti vonis. Justru ini mendorong agar institusi menunjukkan keseriusannya dalam penanganan internal,” ujar Dandi Bratanata, Pemimpin Redaksi Arahnegeri.
Ia menegaskan bahwa kerja jurnalistik dijalankan berdasarkan prinsip verifikasi dan keberimbangan. “Jika ada nama disebut, itu merujuk pada kesaksian, informasi dari lapangan, dan upaya konfirmasi yang sudah kami lakukan kepada pihak terkait,” katanya.
Menurut Dandi, alih-alih membungkam media dan masyarakat, pihak berwenang seharusnya mendorong agar proses hukum berjalan terbuka. “Kalau memang tidak terbukti, silakan bantah secara resmi, bukan dengan menyerang media atau publik yang kritis,” tegasnya.
Jangan Alihkan Fokus dari Masalah Utama
Dandi juga menanggapi pernyataan yang beredar di media sosial. Ia mengingatkan bahwa terlalu cepat menganggap kritik sebagai upaya mencemarkan institusi bisa berdampak buruk bagi demokrasi.
“Masalahnya bukan pada siapa menyebut siapa, tapi pada aktivitas ilegal yang nyata terjadi. Gudang ilegal terbakar, nyaris menewaskan orang, dan merusak lingkungan. Itu fakta. Kini publik ingin tahu siapa yang bertanggung jawab,” ucapnya.
Ia juga menyayangkan narasi yang mendorong masyarakat untuk ‘mengecilkan hal besar’ dan ‘menghilangkan hal kecil’. “Itu logika pembenaran. Justru hal besar harus diperbesar agar menjadi perhatian publik dan diselesaikan secara terang-benderang,” tambahnya.
Transparansi adalah Bentuk Tertinggi dari Loyalitas
Dandi menegaskan bahwa menyampaikan kritik atau dugaan kepada lembaga negara bukanlah bentuk ketidaksetiaan, melainkan wujud loyalitas yang dewasa.
“Kalau institusi ingin dipercaya, maka ia juga harus bersedia dikritik. Yang mencoreng nama baik TNI bukan media, melainkan oknum yang melanggar hukum dan tidak diproses. Kita harus bisa membedakan antara institusi dan perilaku individu,” jelasnya.
Penutup: Bukan Soal Siapa, Tapi Soal Apa
Polemik ini seharusnya tidak mengalihkan perhatian dari akar persoalan: maraknya gudang minyak ilegal dan potensi keterlibatan aparat di dalamnya. Media, masyarakat sipil, dan institusi negara semestinya bersinergi mencari kebenaran, bukan saling curiga atau membungkam.
Sebab pada akhirnya, yang dituntut masyarakat bukanlah nama dan jabatan, melainkan keadilan serta keseriusan dalam menindak pelaku kejahatan siapapun mereka.
