Arahnegeri, Muaro Jambi – Dua bulan lebih pasca kebakaran hebat yang menghanguskan sebuah gudang diduga penampung bahan bakar minyak (BBM) ilegal di Desa Simpang Sungai Duren, Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi, proses hukum atas kasus ini justru mandek tanpa kejelasan. Hingga kini, belum ada satu pun pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, meski berbagai bukti dan nama-nama yang diduga terlibat telah mencuat ke publik.
Salah satu nama yang paling santer disebut adalah Sagala alias SGL, yang disebut-sebut merupakan pengurus operasional gudang tersebut. SGL diketahui bukan sosok baru dalam jaringan BBM ilegal di wilayah Jambi. Berdasarkan hasil penelusuran berbagai media, termasuk Arah Negeri, Sagala selama ini dikenal sebagai tangan kanan dari aktor utama berinisial AD, yang diduga merupakan oknum TNI aktif.
Ironisnya, meski telah ditemukan 31 tedmon berisi BBM, tangki modifikasi raksasa, serta peralatan pengolahan di lokasi kejadian, aparat penegak hukum belum melakukan penindakan berarti. Gudang tersebut bahkan telah beroperasi dalam waktu lama dan diketahui publik, termasuk oleh warga setempat yang mengaku sering melihat aktivitas mencurigakan di lokasi.
“Kita melihat mobil tangki keluar masuk hampir setiap malam. Tapi baru setelah terbakar besar-besaran kemarin, semua pihak ribut. Sekarang? Senyap lagi,” ungkap seorang warga setempat yang enggan disebut namanya.
Ketidaktegasan aparat memunculkan dugaan kuat adanya pembiaran sistematis atau bahkan perlindungan terhadap pelaku usaha ilegal, terlebih jika benar ada keterlibatan oknum aparat dalam jaringan tersebut. Keengganan penetapan tersangka semakin menegaskan lemahnya penegakan hukum terhadap kejahatan ekonomi yang melibatkan orang kuat.
Situasi ini tidak hanya merugikan negara secara finansial akibat kebocoran distribusi BBM bersubsidi, tetapi juga mengancam keselamatan masyarakat. Jaluko dikenal sebagai wilayah padat penduduk, dan kebakaran hebat seperti yang terjadi pada Maret lalu bisa saja menimbulkan korban jiwa bila tidak segera ditangani.
Publik menanti keberanian dari aparat penegak hukum — baik Polres Muaro Jambi maupun Denpom TNI — untuk bertindak tegas dan transparan. Jika kasus seperti ini dibiarkan menguap begitu saja, bukan hanya hukum yang kehilangan wibawa, tetapi juga kepercayaan rakyat kepada institusi negara.
