Arahnegeri, Jambi – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Melawan menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi Jambi, Rabu (23/4). Aksi dimulai dari kawasan Simpang BI dan dilanjutkan dengan long march menuju kantor wakil rakyat tersebut.
Dalam aksinya, mahasiswa membawa sembilan tuntutan, baik isu nasional maupun persoalan daerah. Mereka mendesak agar Ketua DPRD Provinsi Jambi menemui massa dan menandatangani pakta integritas sebagai bentuk komitmen menyampaikan aspirasi ke pemerintah pusat dan Gubernur Jambi.
Salah satu tuntutan utama adalah mendesak pemerintah mencabut Undang-Undang TNI dan mendukung langkah judicial review terhadap regulasi tersebut. Mereka juga menolak sejumlah rancangan undang-undang yang dinilai melemahkan demokrasi dan tidak berpihak kepada rakyat.
“Kami menolak segala bentuk RUU seperti RUU Polri, KUHAP, dan ASN karena tidak berpihak pada rakyat,” tegas salah satu orator dalam orasinya.
Selain isu nasional, massa juga menyoroti berbagai persoalan yang terjadi di Provinsi Jambi. Mereka mendesak DPRD mendorong percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset untuk menindak tegas para koruptor.
Persoalan judi online juga menjadi sorotan. Mahasiswa menilai praktik tersebut meresahkan masyarakat, khususnya generasi muda, dan meminta DPRD mengambil langkah konkret untuk memberantasnya.
Dalam tuntutan lainnya, massa meminta DPRD mengawal penegakan hukum terhadap kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang batubara. Mereka juga mendesak penyelesaian konflik agraria dan konflik pertambangan, serta percepatan pembangunan jalan khusus batubara.
“Kami juga menuntut DPRD mengadvokasi perbaikan tata ruang yang telah rusak akibat proyek industri dan pembangunan seperti Jambi Business Center (JBC),” tambah orator.
Tuntutan terakhir berkaitan dengan pelayanan publik. Mahasiswa mendesak perbaikan layanan kesehatan di RSUD Raden Mattaher yang dinilai masih jauh dari harapan masyarakat.
Hingga aksi berakhir, massa terus menunggu kehadiran Ketua DPRD untuk menyatakan sikap dan menandatangani pakta integritas sebagai bentuk tanggung jawab moral atas aspirasi yang disuarakan.
