Arahnegeri, Jambi – Suasana memanas menyelimuti Gedung DPRD Provinsi Jambi ketika aksi damai yang digelar Aliansi Mahasiswa Melawan berubah tegang, menyusul pernyataan kontroversial Ketua DPRD Muhammad Hafiz Fattah kepada massa aksi.
Pernyataan Hafiz, yang terekam dan viral di media sosial, menyulut kritik tajam dari berbagai kalangan. “Kalau kamu keras, saya juga bisa keras. Apo selero kau?” ucap Hafiz dalam interaksi langsung dengan mahasiswa di depan gedung dewan.
Respons itu memantik gelombang kecaman, salah satunya dari mantan Ketua GMNI Jambi, Wiranto B. Manalu. Ia menilai ucapan Hafiz tidak mencerminkan etika seorang pejabat publik.
“Ini bukan sabung ayam! Ini negara demokrasi. Mahasiswa datang menyuarakan aspirasi, bukan untuk dihadapi dengan gaya premanisme kekuasaan,” tegas Wiranto.
Menurutnya, kalimat “Apo selero kau?” merupakan bentuk penghinaan terhadap intelektualitas mahasiswa serta cerminan rendahnya kualitas kepemimpinan lembaga legislatif di daerah.
“Kalau tak siap dikritik, sebaiknya mundur saja. Mahasiswa bukan musuh, mereka mitra kritis demokrasi,” tambahnya.
Meski aksi berakhir damai, tensi meningkat akibat gaya komunikasi Ketua DPRD yang dinilai arogan. Massa mahasiswa menyatakan akan terus mengawal isu ini agar tidak menjadi preseden buruk dalam relasi kekuasaan dan publik.
Aksi mahasiswa sendiri dimulai sejak pukul 08.00 WIB dari kawasan Simpang BI dan berlanjut dengan long march menuju Gedung DPRD. Mereka membawa sembilan tuntutan utama, mencakup isu nasional hingga persoalan lokal yang dinilai tidak kunjung diselesaikan oleh pemerintah.
Berikut sembilan tuntutan yang disuarakan:
-
Mendesak pencabutan Undang-Undang TNI dan mendukung judicial review atas UU tersebut karena dianggap melemahkan supremasi sipil.
-
Menolak RUU Polri, RUU KUHAP, dan RUU ASN yang dinilai tidak berpihak kepada kepentingan rakyat.
-
Mendorong percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset sebagai langkah konkret pemberantasan korupsi.
-
Mendesak DPRD terlibat aktif dalam pemberantasan judi online yang dinilai merusak generasi muda Jambi.
-
Menuntut penegakan hukum terhadap kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan batubara.
-
Meminta penyelesaian konflik agraria dan konflik tambang batubara, serta percepatan pembangunan jalan khusus batubara.
-
Mendorong perbaikan tata ruang yang rusak akibat pembangunan industri yang tidak berkelanjutan, seperti proyek Jambi Business Center (JBC).
-
Menuntut peningkatan kualitas layanan kesehatan di RSUD Raden Mattaher.
-
Mendesak Ketua DPRD menandatangani pakta integritas sebagai bukti komitmen menyampaikan aspirasi ke Gubernur Jambi dan pemerintah pusat.
Mahasiswa menyatakan, sikap Ketua DPRD yang dinilai anti-kritik akan menjadi catatan buruk bagi demokrasi lokal dan memperkuat komitmen mereka untuk terus mengawasi jalannya pemerintahan.
