arahnegeri.id, Jambi – (26 Juni 2025) Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) mengecam keras tindakan represif aparat kepolisian terhadap peserta aksi demonstrasi yang berlangsung di kantor gubernur jambi kemarin.
BEM SI menilai penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat mencederai semangat demokrasi dan kebebasan menyampaikan pendapat.
Koordinator Daerah BEM SI Jambi, Agus Triawan menyatakan keprihatinan mendalam atas insiden kekerasan yang menimpa demonstran. “Kami menerima banyak laporan dan melihat langsung bagaimana rekan-rekan mahasiswa dan elemen diperlakukan secara tidak proporsional oleh aparat kepolisian,” ujarnya. “Mulai dari pemukulan sehingga ada korban pecah kepala dan Lebam di mata sampai tidak bisa melihat dengan jelas dan ada darah nampak di bola mata sehingga dilarikan ke rumah sakit,semua ini menunjukkan wajah arogan serta represif aparatur penegak hukum negara indonesia
Ini tidak menrcermin TRIBRATA Melindungi,Mengayomi,Melayani Masyarakat dengan Ikhlas.”
Agus triawan menegaskan bahwa demonstrasi adalah hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh undang-undang. “Aparat keamanan seharusnya mengayomi dan melindungi, bukan malah menjadi alat untuk membungkam suara rakyat. Tindakan represif ini jelas melanggar hak asasi manusia dan mencoreng citra kepolisian sebagai pengayom masyarakat,” tambahnya.
BEM SI menuntut Polda jambi untuk mundur dari jabatannya, dan segera mengusut tuntas dugaan pelanggaran prosedur dan kekerasan yang dilakukan oleh anggotanya. Mereka juga mendesak agar aparat yang terbukti melakukan tindakan represif diberikan sanksi tegas sesuai dengan hukum yang berlaku.
“Kami tidak akan diam melihat penindasan semacam ini. BEM SI bersama seluruh elemen mahasiswa dan masyarakat sipil akan terus mengawal dan menuntut keadilan bagi para korban. Kami juga menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk tidak takut menyuarakan kebenaran,” pungkas Agus
Aksi demonstrasi yang terjadi kemarin menuntut berbagai isu, termasuk
Yang krusial yang di jambi yaitu meminta transparansi terkait anggaran provinsi jambi, meminta kejelasan terkait proyek muktiyers, isu lingkupan hidup, percepatan penyelesaian jalan khusus batubara, penyelesaian permasalahan rumah sakit raden mattaher, meminta penyelesaian darurat korupsi di jambi. Bukan di terima dangan baik aspirasi kawan kawan mahasiswa, malah mendapatkan tindak represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian.
Kami akan kembali datangi markas polda jambi untuk menegakkan keadilan atas tindakkan represif kepolisian ini merupakan kemunduran demokrasi. Tutupnya
