Arahnegeri, Jambi – Pemerintah Provinsi Jambi memperpanjang masa jabatan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jambi yang seharusnya sudah berakhir pada 27 Mei 2025.
Keputusan ini memicu sorotan publik, terutama karena diduga berkaitan dengan kepentingan politik Gubernur Al Haris. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa langkah perpanjangan dilakukan agar gubernur dapat mengamankan posisi calon pimpinan BAZNAS yang dianggap loyal terhadapnya.
Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan netralitas lembaga zakat yang semestinya bebas dari intervensi politik.
Seorang sumber internal di lingkungan Pemprov Jambi yang enggan disebutkan namanya mengatakan, “Proses seleksi sudah dilakukan hingga muncul 10 besar, namun ada tekanan agar pimpinan saat ini tetap diperpanjang sampai ada kepastian siapa yang akan masuk dan mendapat restu.”
Koordinator LPPH J, Lembaga Pemerhati, Ruslan Abdul Gani, SH, menilai bahwa dugaan intervensi ini sangat merugikan kepercayaan publik terhadap lembaga zakat.
“Kalau benar adanya motif politik di balik perpanjangan masa jabatan Basnaz Provinsi Jambi, itu mencederai nilai-nilai amanah dan independensi lembaga keagamaan,” ujarnya saat dihubungi, Jumat (30/5).
Sementara itu, Mahbub selaku Ketua Pansel berdalih bahwa perpanjangan jabatan adalah wewenangnya Basnaz Pusat, jika ada masyarakat yang hendak komplain silahkan menghubungi Baznas Pusat.
Namun, alasan ini tidak memuaskan sebagian kalangan masyarakat sipil. Beberapa organisasi masyarakat sipil dan tokoh agama menyerukan agar proses seleksi pimpinan BAZNAS dilakukan secara terbuka dan diawasi oleh lembaga independen seperti Ombudsman dan KPK.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada kejelasan kapan seleksi resmi akan dilanjutkan dan siapa saja yang akan menduduki pimpinan Baznas Provinsi Jambi
