Arahnegeri, Jambi – Dugaan penyalahgunaan wewenang mencuat di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Jambi setelah beredar kabar bahwa seorang pejabat memasukkan anaknya ke ajang Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) 2024 di Sumatera Barat tanpa melalui proses seleksi.
POPNAS merupakan ajang olahraga tingkat nasional yang umumnya melibatkan proses seleksi berjenjang, dimulai dari Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) hingga Pra-POPNAS. Mekanisme ini bertujuan memastikan bahwa atlet yang mewakili provinsi telah melalui pembinaan dan kompetisi yang layak.
Namun, sumber yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kepada Boemimelayu.com bahwa dalam seleksi POPNAS 2024, terdapat kejanggalan khususnya di cabang olahraga bulutangkis. Seorang atlet yang sebelumnya tidak mengikuti seleksi di tingkat POPDA maupun Pra-POPNAS tiba-tiba masuk dalam daftar kontingen Jambi.
Dugaan pun mengarah kepada pejabat Dispora Jambi yang juga menjabat sebagai Sekretaris Cabang Olahraga Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Jambi, yang disebut-sebut menggunakan pengaruhnya untuk meloloskan sang anak.
“Aneh, anak pejabat itu tidak pernah ikut seleksi di POPDA atau Pra-POPNAS, tapi tiba-tiba bisa bertanding di POPNAS 2024. Sementara atlet lain yang sudah berjuang dan meraih medali justru tidak diberangkatkan,” ujar sumber tersebut.
Salah satu atlet bulutangkis dari Kabupaten Bungo disebut-sebut menjadi korban sistem yang tidak adil ini. Padahal, atlet tersebut telah mengikuti semua tahapan seleksi dan bahkan meraih medali di tingkat sebelumnya.
Kabid Dispora Jambi Bantah Tudingan
Menanggapi isu tersebut, Kepala Bidang (Kabid) Dispora Provinsi Jambi, Rino, membantah adanya praktik nepotisme dalam seleksi atlet POPNAS 2024. Ia menegaskan bahwa semua atlet yang diberangkatkan telah melewati proses seleksi sesuai aturan yang berlaku.
“Kami telah menjalankan seleksi sesuai kriteria dan ketentuan yang berlaku. Tidak benar ada atlet yang masuk tanpa seleksi,” tegas Rino saat dikonfirmasi Boemimelayu.com.
Meski demikian, polemik ini memunculkan pertanyaan besar mengenai transparansi dalam seleksi atlet di Jambi. Jika dugaan ini benar, maka hal tersebut mencoreng prinsip keadilan bagi atlet-atlet yang telah berjuang di jalur resmi namun tidak mendapatkan kesempatan yang seharusnya.
