Arahnegeri, Muaro Jambi — Penyelidikan atas kebakaran gudang minyak ilegal di Desa Simpang Sungai Duren, Kecamatan Jaluko, Muaro Jambi, kini mengarah pada dugaan serius keterlibatan oknum aparat militer aktif. Inisial A, yang sebelumnya disebut-sebut sebagai pemilik gudang, kini diduga merupakan anggota aktif TNI yang berdinas di Kodim 0415/Kota Jambi.
Informasi ini memperkuat dugaan publik bahwa gudang tersebut tidak sekadar dijalankan oleh pelaku usaha ilegal biasa, melainkan juga melibatkan unsur aparat negara. A disebut-sebut telah lama mengendalikan aktivitas di gudang tersebut, yang terbakar hebat beberapa pekan lalu dan nyaris menelan korban jiwa.
Sumber internal yang enggan disebutkan namanya menyatakan, “Gudang itu milik A, semua orang di sekitar sini tahu. Tapi sekarang malah ada narasi seolah-olah milik ‘Adi Sagala’ untuk mengaburkan keterlibatan A.”
Respons Tertutup dari Aparat
Ketika dikonfirmasi soal keterlibatan A, Kapolsek Jaluko, Yohanes Chandra, enggan memberikan keterangan. “Langsung ke Kasi Humas Polres, Dindo. Satu pintu,” jawabnya singkat saat ditemui Arahnegeri, Jumat (5/4).
Namun upaya konfirmasi kepada Kasi Humas Polres Muaro Jambi, Saalluddin, tidak membuahkan hasil. Pesan dan panggilan tidak dijawab, menunjukkan adanya kesan penghindaran terhadap isu sensitif ini.
Pihak Kodim 0415/Kota Jambi juga belum memberikan pernyataan resmi. Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi terkait dugaan keterlibatan anggotanya dalam kepemilikan maupun aktivitas di gudang ilegal tersebut.
Masyarakat: Jangan Ada yang Kebal Hukum
Warga Simpang Sungai Duren mulai mempertanyakan keberpihakan aparat penegak hukum. “Kalau sudah melibatkan oknum berseragam, kenapa seperti dibiarkan? Jangan sampai hukum cuma tajam ke bawah,” ujar seorang tokoh masyarakat.
Ia menambahkan, aktivitas gudang telah berlangsung cukup lama dan melibatkan banyak pihak. “Ada aparat yang sering datang ke lokasi. Tidak mungkin tidak tahu.”
Desakan Penegakan Hukum Tanpa Tebang Pilih
Aktivis dan pegiat hukum meminta agar institusi TNI turun tangan secara terbuka dan memproses anggotanya jika terbukti terlibat. “Jangan ada perlindungan. Ini bukan soal internal semata, ini menyangkut kejahatan lingkungan dan keselamatan publik,” tegas Rika Putri, aktivis lingkungan di Jambi.
Seiring dengan mandeknya informasi dari pihak kepolisian dan militer, desakan agar ada investigasi independen dari lembaga seperti Komnas HAM atau Puspom TNI menguat.
Publik menanti: akankah hukum benar-benar ditegakkan, atau kasus ini kembali tenggelam karena menyentuh ‘orang kuat’?
