Arahnegeri, Jambi – Kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi di bawah kepemimpinan Gubernur Al Haris kembali menuai kritik tajam. Kali ini, alokasi anggaran lebih dari Rp 8 miliar untuk publikasi di Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Jambi dinilai berlebihan dan tidak mencerminkan kepentingan rakyat.
Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Provinsi Jambi menilai kebijakan ini lebih berorientasi pada pencitraan daripada pelayanan publik yang nyata.
Ketua Eksekutif Wilayah LMND Jambi, Bona Tua Sinaga, menegaskan bahwa kebijakan ini bertolak belakang dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 menekankan efisiensi anggaran guna memastikan anggaran negara digunakan secara efektif dan tepat sasaran.
“Di tengah seruan efisiensi anggaran oleh Presiden, justru Pemprov Jambi mengalokasikan dana yang sangat besar hanya untuk kepentingan publikasi. Ini menandakan bahwa yang lebih diutamakan bukan kesejahteraan rakyat, tetapi pencitraan pemerintah,” ujar Bona dalam pernyataannya.
Menurutnya, anggaran sebesar Rp 8 miliar lebih itu seharusnya digunakan untuk program-program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, seperti peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial.
Ia menekankan bahwa jika pemerintah bekerja dengan baik dan kebijakan yang dibuat benar-benar pro-rakyat, maka apresiasi akan datang secara alami dari masyarakat tanpa perlu menggelontorkan dana besar untuk publikasi.
“Jika kebijakan gubernur benar-benar berpihak kepada rakyat, maka masyarakat sendiri yang akan menyuarakannya. Tidak perlu pemerintah membayar media untuk membangun citra positifnya. Anggaran ini seolah hanya menguntungkan segelintir pihak dan mengisi perut para penguasa, sementara masyarakat masih berjuang menghadapi berbagai kesulitan ekonomi,” tegas Bona.
Anggaran Besar, Manfaat untuk Rakyat Dipertanyakan
Kritik ini muncul di tengah kondisi sosial-ekonomi masyarakat Jambi yang masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari infrastruktur yang belum merata, layanan kesehatan yang masih minim, hingga angka kemiskinan yang masih perlu ditekan. LMND Jambi menilai bahwa dibandingkan mengalokasikan miliaran rupiah untuk promosi dan pencitraan, pemerintah seharusnya lebih fokus pada peningkatan kesejahteraan rakyat secara nyata.
“Kami sebagai mahasiswa yang memiliki peran sebagai kontrol sosial menolak keras kebijakan yang lebih mengutamakan pencitraan daripada manfaat konkret bagi rakyat. Kami mendesak Pemprov Jambi untuk meninjau ulang alokasi anggaran ini dan mengutamakan program yang lebih berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Transparansi dan Akuntabilitas Diperlukan
Selain menyoroti besarnya anggaran untuk publikasi, LMND Jambi juga menuntut transparansi dalam penggunaan dana tersebut. Bona menegaskan bahwa pemerintah harus terbuka kepada publik mengenai rincian penggunaan anggaran publikasi ini, termasuk mekanisme penunjukan pihak yang akan menjalankan proyek publikasi tersebut.
“Anggaran publik harus dikelola dengan penuh transparansi dan akuntabilitas. Kami meminta Pemprov Jambi untuk menjelaskan secara rinci bagaimana dana Rp 8 miliar lebih ini akan digunakan, siapa yang akan mendapatkan proyek ini, serta bagaimana dampak konkret yang akan dirasakan oleh masyarakat,” tutup Bona.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemprov Jambi belum memberikan klarifikasi terkait kritik yang dilayangkan oleh LMND Jambi. Masyarakat pun kini menunggu respons pemerintah, apakah kritik ini akan diabaikan atau menjadi bahan evaluasi dalam pengelolaan anggaran daerah ke depan.
