Arahnegeri, Tanjab Barat – Meski Gubernur Jambi Al Haris kembali mengklaim Provinsi Jambi memiliki sumber daya alam yang “sangat luar biasa”, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kekayaan itu belum memberi dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat. Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam peresmian fasilitas pengolahan gas Akatara milik Jadestone Energy PTE. LTD di Desa Bram Itam Kiri, Tanjung Jabung Barat, Rabu (16/04/2025).
Namun, janji manis dan semangat optimisme yang disampaikan Gubernur berbanding terbalik dengan fakta ketimpangan di wilayah penghasil migas. Daerah seperti Tanjab Barat, yang selama puluhan tahun menjadi lumbung energi, justru masih bergulat dengan kemiskinan, infrastruktur buruk, dan akses layanan dasar yang terbatas.
“Kita hanya kurang dalam pengelolaan,” ujar Al Haris. Pernyataan ini menuai tanda tanya besar: siapa yang bertanggung jawab atas buruknya pengelolaan itu, jika bukan pemerintah daerah sendiri?
Gubernur juga mengklaim ada 3.035 sumur minyak aktif yang telah dikelola dengan izin tambang rakyat dan memberi dampak positif. Namun, laporan sejumlah LSM lingkungan dan organisasi masyarakat menyebutkan bahwa eksploitasi ini justru menimbulkan degradasi lingkungan, konflik lahan, serta ketimpangan distribusi hasil tambang.
Ironisnya, di tengah limpahan potensi energi, Pemerintah Provinsi Jambi masih bergantung pada belas kasih pusat untuk realisasi Participating Interest (PI) 10 persen. Dalam pidatonya, Al Haris bahkan meminta kepada Wamen ESDM agar Jambi mendapat bagian tersebut. Padahal, skema PI 10 persen seharusnya menjadi hak mutlak daerah penghasil.
“Kami berharap… semoga tahun ini ada harapan,” ucap Al Haris. Kata-kata itu justru mencerminkan lemahnya posisi tawar Pemerintah Provinsi Jambi di hadapan pemerintah pusat dan investor besar.
Sementara itu, investasi sebesar USD 130 juta atau sekitar Rp2 triliun yang dibanggakan pemerintah belum menyentuh kebutuhan riil masyarakat lokal. Proyek seperti Akatara Gas Processing Facility kerap berorientasi pada ketahanan energi nasional dan keuntungan perusahaan asing, bukan kepentingan warga sekitar.
Alih-alih menjadi berkat, kekayaan alam Jambi seolah menjadi kutukan yang terus berulang. Pemerintah menggembar-gemborkan kemajuan dan investasi, tapi rakyat di daerah penghasil masih hidup dalam keterpinggiran.
